Undang-Undang Dasar Hongkong tidak pernah dirancang untuk melawan Beijing.
Teks Asli: Beijing’s new national security laws and the future of Hongkong
Ditulis oleh: Vincent Wong dan JS
Diterjemahkan oleh: Soerastri Karma
Beijing berencana untuk menerapkan UU Keamanan Nasional baru di Hongkong yang disebut-sebut akan mengakhiri kerangka “Satu Negara, Dua Sistem” yang diterapkan Hongkong. Ada juga yang menyebutkan undang-undang tersebut sebagai pemberangusan atas otonomi Hongkong oleh Republik Rakyat China. Dalam tulisan ini, kami mencoba memberikan gambaran tentang undang-undang tersebut, aspek-aspek legalnya, serta apa artinya regulasi tersebut bagi masa depan Hongkong.
Apa itu UU Keamanan Nasional? Dan mengapa undang-undang ini sangat kontroversial?
Beijing berencana untuk mendorong penerapan seperangkat UU Keamanan Nasional, yang akan menggolongkan sejumlah tindakan termasuk pemisahan diri, subversi, intervensi asing, dan terorisme sebagai kriminalitas. .
Undang-undang ini akan secara efektif melarang aktivitas politik secara luas, yang berarti termasuk upaya perlawanan yang muncul dalam gerakan Hongkong selama ini. Pemidanaan terhadap penghasutan dan subversi tersebut akan mengebiri hak orang-orang Hongkong atas kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Hubungan apapun dengan organisasi politik asing dapat dikategorikan sebagai intervensi asing. Melawan polisi, bahkan dalam upaya pertahanan diri untuk melawan kebrutalan mereka, dapat disebut sebagai aktivitas terorisme.
Namun, klausul-klausul mengenai keamanan nasional tidak baru bagi Hongkong. Banyak klausulnya yang bisa ditemukan dalam Pasal 23 UU Dasar Hongkong, konstitusi mini yang digunakan Hongkong selama ini, namun upaya untuk meloloskan UU ini akhirnya gagal setelah setengah juta orang melakukan protes di 2003. Lantas, apa yang menjadikannya berbeda kali ini? Kenapa kabar ini begitu membuat gempar? Kenapa pembuat kebijakan pro-demokrasi Dennis Kwok menyebutnya “instrumen paling kacau yang pernah terjadi terhadap Hongkong sejak serah-terimanya dari Inggris”?
Setelah rangkaian protes yang terjadi setahun belakangan, Beijing telah sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah Hongkong (dan Badan Legislatifnya) tidak lagi bisa dipercaya untuk meloloskan dan melaksanakan UU Keamanan Nasional.
Dengan kata lain, pemerintahan Xi Jinping telah muak dengan Hongkong dan tidak lagi puas sekadar membiarkan Kepala Eksekutif, Carrie Lam, “mengelola” gerakan protes Hongkong. Alih-alih memantau dari jauh, pemerintahan Xi telah memutuskan untuk mengintervensi langsung proses pembuatan kebijakan Hongkong dan bermaksud memukul Hongkong dengan telak hingga mereka menyerah dengan “aturan hukum”.
Tanpa kepercayaan yang tersisa terhadap proses pembuatan kebijakan Hongkong, pemerintahan Xi ingin menyerahkan tugas pengesahan UU Keamanan Nasional Hongkong pada NPCSC (Komite Pengarah Kongres Rakyat Nasional).
Apa itu NPCSC? Apa perannya dalam sistem politik dan hukum Hongkong?
NPCSC (Komite Pengarah Kongres Rakyat Nasional) adalah organ tertinggi dalam kekuasaan negara Republik Rakyat Cina dan didominasi oleh anggota yang berasal dari Partai Komunis China. Bisa dibilang, organ ini punya kekuasaan legislatif sekaligus yudikatif atas kasus di Hongkong. Organ ini juga memiliki kekuasaan untuk merumuskan undang-undang sekaligus mengarahkan konstitusi Hongkong dalam menentukan legalitas undang-undang mereka.
Berbeda dengan Badan Legislatif Hongkong (LegCo/Legislative Council), yang akan kesulitan untuk mengesahkan UU Keamanan Nasional karena tekanan yang kuat dari iklim politik yang ada serta perlawanan pan-demokrasi, NPCSC yang didominasi oleh anggota PKC dapat dengan mudah merumuskan dan mengesahkan UU Keamanan Nasional baru bagi Hongkong ini. Ini berarti Beijing dapat memangkas perlawanan lokal dalam bentuk apapun dari Hongkong.
Tapi, apakah Beijing bisa mengesahkan undang-undang atas Hongkong?
Biasanya tidak. Namun, NPCSC punya senjata rahasia: UU Dasar Hongkong Pasal 18. Pasal ini memungkinkan RRC untuk langsung mengesahkan undang-undang di Hongkong—namun ada keterbatasannya. Pasal ini hanya mengizinkan hukum RRC tertentu untuk menggolongkan apakah produk UU tersebut berkaitan dengan pertahanan, urusan luar negeri, atau “urusan lain di luar batas otonomi” Hongkong.
Pertanyaannya adalah apakah secara legal UU Keamanan Nasional ini dapat masuk dalam tiga kategori tersebut. Untungnya, aturan seperti pergantian kepemimpinan, subversi, dan bahkan terorisme pada umumnya tidak dikenal sebagai bagian dari urusan pertahanan maupun urusan luar negeri (mereka justru masuk dalam kategori lain yang disebut aturan ketertiban publik). Lebih jauh lagi, Pasal 23 menyebutkan bahwa UU Keamanan Nasional termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan Hongkong, dan karenanya tidak bisa digolongkan sebagai “urusan lain di luar batas otonomi [Hongkong].”
Oleh sebab itu, legalitas Beijing untuk meloloskan UU Keamanan Nasional dengan merujuk pada Pasal 18 ini masih dipertanyakan. Namun, tentu saja hal ini tidak menghalangi NPCSC untuk tetap mengesahkan UU tersebut.
Apakah undang-undang ini bisa digugat secara legal di Hongkong?
Ya, UU ini dapat digugat di pengadilan Hongkong untuk menguji legalitasnya. Secara khusus, untuk mengetahui apakah UU ini telah mengingkari kekuasaan yang diberikan oleh UU Dasar Hongkong. Ada alasan yang baik untuk percaya bahwa gugatan ini bisa berhasil. Namun, bagaimanapun juga, Pasal 158 memungkinkan NPCSC untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam mengartikan setiap produk hukum sesuai keinginan mereka, dan karenanya dapat mengakali apapun keputusan pengadilan.
Fakta bahwa NPCSC memegang kekuasaan tertinggi untuk menginterpretasikan UU Dasar telah mengerdilkan seluruh jaminan konstitusional UU Dasar Hongkong hanya menjadi sekadar janji-janji yang pemenuhannya bergantung pada kebaikan hati Partai Komunis China. Dengan kata lain, Hongkong tidak pernah benar-benar punya supremasi hukum dan konstitusi, sementara seluruh aturan hukum Hongkong hanya akan selalu berada di bawah pilihan politik Beijing.
Maka pada dasarnya, UU Keamanan Nasional seharusnya bisa digugat, namun NPCSC akan selalu bisa membatalkan apapun hasil putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka melalui interpretasi mereka sendiri atas Pasal 158—yang hampir pasti akan dilakukan karena mereka adalah badan yang sama yang akan menulis dan memberlakukan hukum tersebut.
Apa lagi hal penting yang harus kita waspadai?
Berdasarkan rumusan UU Keamanan Nasional dari NPCSC, pemerintahan Hongkong akan diinstruksikan untuk “membentuk organisasi atau mekanisme penegakkan untuk melindungi keamanan nasional.” Namun, jika pemerintahan Hongkong gagal, maka pemerintah pusat China akan membentuk biro keamanan nasional mereka sendiri untuk beroperasi di Hongkong guna menegakkan undang-undang tersebut. Ini berarti aparat hukum serta agensi keamanan Cina akan bisa langsung mengintervensi Hongkong.
Detail aturan mengenai hal ini belum dirilis, namun langkah tersebut sejalan dengan meningkatnya kenekatan Beijing untuk menikung seluruh institusi Hongkong demi memiliki kontrol langsung atas Hongkong.
Lantas apa artinya ini bagi masa depan Hongkong?
Dengan mengesahkan undang-undang ini, maka baik aksi massa dan aktivitas perlawanan politik individual akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar lagi. Risikonya akan makin besar bagi para aktivis Hongkong untuk terlibat dalam aktivitas politik apapun yang dianggap menghasut atau tidak sukai oleh pemerintahan pusat. Orang-orang Hongkong pun sudah mulai menggunakan VPN untuk melindungi identitas online mereka.
Namun, konsekuensi yang harus dihadapi jauh lebih besar ketimbang substansi dari UU Keamanan Nasional. Ini bukan 2003. Kombinasi kekuatan Beijing untuk langsung menetapkan undang-undang bagi Hongkong sekaligus menginterpretasikannya sesuka hati mereka telah menjadi mantra kematian prinsip “Satu Negara, Dua Sistem” termasuk otonomi politik dan hukum apapun yang mereka nikmati hari ini
Jika RUU Ekstradisi tahun lalu menjadi portal legal untuk mengirim individu ke China daratan dengan mengangkangi supremasi hukum, independensi sistem peradilan, serta proses hukum di Hongkong, maka UU Keamanan Nasional ini menjadi portal legal untuk mengirim legislasi dari Beijing langsung ke Hongkong. Dengan kata lain, alih-alih mengekstradisi orang Hongkong ke China daratan untuk menghadapi peradilan, sistem hukum Hukum akan langsung dibawa ke Hongkong.
Namun, seperti yang bisa kita pelajari dari sejarah gerakan panjang Hongkong: kita akan melihat orang-orang Hongkong yang selalu melawan.
Pertarungan sudah berubah, maka gerakan Hongkong juga harus berubah. Dengan nasib orang-orang Hongkong yang semakin mirip dengan mereka yang dipinggirkan serta ditindas di China daratan, maka orang-orang Hongkong harus menyelaraskan kembali perjuangan mereka dengan orang-orang Cina daratan yang sama-sama ditindas oleh pemerintah negara China.
Ini bukan saatnya untuk melirik ke Barat untuk mencari pertolongan. Ini justru saatnya untuk membangun solidaritas dengan kelas pekerja, aktivis, serta semua orang yang mengalami penindasan di China.